 |
Oleh Muhammad Zulfikar Rakhmat & Wishnu Tri Utomo
Ketika pesan kebijakan luar negeri dan perilaku ekonomi berbeda, kredibilitas menurun. Posisi moral menjadi lebih sulit untuk dipertahankan.
Meskipun membangun reputasi global sebagai pembela
hak-hak Palestina, Indonesia telah menyetujui konsesi panas bumi di Halmahera,
sebuah pulau berhutan di Indonesia bagian timur, yang melibatkan perusahaan
yang terintegrasi dalam sistem ekonomi Israel. Keputusan ini membawa dua risiko
yang jelas. Pertama, melemahkan posisi politik Indonesia terhadap Palestina,
dan kedua, mengekspos lingkungan yang rapuh terhadap tekanan industri yang
lebih dalam. Ini bukan hanya kontradiksi kebijakan luar negeri, tetapi juga
pilihan pembangunan dengan konsekuensi ekologis jangka panjang.
Pada
tanggal 8 Januari 2026, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan
hak pengelolaan kawasan panas bumi Telaga Ranu kepada PT Ormat Geothermal
Indonesia sebagai bagian dari dorongan nasional menuju target Emisi Nol Bersih
2060. Perluasan energi terbarukan sangat diperlukan di negara yang masih
bergantung pada batu bara. Namun, urgensi tidak membenarkan pengabaian
keselarasan politik atau perlindungan lingkungan.
Halmahera
sudah berada di bawah tekanan permintaan global yang meningkat . Kompleks
nikel besar yang didukung terutama oleh China telah mengubah sebagian pulau
menjadi pusat pengolahan yang terkait dengan rantai pasokan baterai kendaraan
listrik. Investor yang terhubung dengan Jepang dan Korea Selatan telah membiayai
pabrik peleburan, pembangkit listrik mandiri, dan jaringan logistik untuk
mengamankan akses mineral. Hilangnya hutan telah meningkat di zona industri.
Perairan pesisir menghadapi tekanan yang meningkat. Masyarakat sedang
menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi yang tiba-tiba.
Konsesi panas bumi menambah jejak
industri jangka panjang lainnya pada ekosistem yang sudah menyerap dampak
kumulatif.
PT Ormat
Geothermal Indonesia dikendalikan oleh Ormat Technologies, sebuah
perusahaan yang dibangun di atas jaringan teknik, manufaktur, dan modal Israel.
Pendapatan dan teknologi yang terkait dengan proyek ini akan beredar melalui
sistem tersebut. Keterlibatan ekonomi dalam skala sebesar ini memiliki makna
politik.
Indonesia tidak menjalin hubungan
diplomatik dengan Israel dan secara konsisten menyuarakan dukungan untuk
penentuan nasib sendiri Palestina. Memperdalam hubungan komersial dengan
perusahaan-perusahaan yang berakar di Israel menciptakan kesenjangan kebijakan
yang nyata. Ketika pesan kebijakan luar negeri dan perilaku ekonomi berbeda,
kredibilitas menurun. Posisi moral menjadi lebih sulit untuk dipertahankan.
Risiko lingkungan bukanlah sekadar
teori. Proyek-proyek yang terkait dengan Ormat Technologies di tempat lain di
Indonesia telah merusak ekosistem dan mengganggu komunitas lokal.
Di
Pembangkit Listrik Panas Bumi Blawan Ijen, limbah dari sumur produksi
dilaporkan masuk ke saluran drainase dan mencemari mata air Gending Waluh,
sumber air utama bagi penduduk di Watu Capil, Kebon Jeruk, dan Margahayu. Warga
setempat menggambarkan air minum yang rasanya tidak enak dan air
mandi yang meninggalkan residu lengket di kulit. Banyak rumah tangga terpaksa mengangkut
air dari desa-desa tetangga.
Kontaminasi kemudian menyebar ke mata
air Sumber Macan di Curah Macan. Warga melaporkan sakit perut setelah
mengonsumsi air tersebut dan meninggalkan sumber air itu. Beberapa keluarga
mulai membeli air kemasan meskipun hal itu menambah beban keuangan. Menurut
laporan setempat, keluhan masyarakat hanya dapat tanggapan terbatas.
Di Pulau Buru dekat Wapsalit, aktivitas
eksplorasi dilaporkan mendorong penduduk asli masuk lebih dalam ke
kawasan hutan karena takut dan ketidakpastian. Penduduk desa mengatakan mereka
hanya menerima sedikit penjelasan tentang proyek tersebut atau risikonya.
Pembangunan tanpa transparansi menempatkan masyarakat pada posisi rentan
daripada berpartisipasi.
Insiden-insiden ini penting karena
menunjukkan apa yang dapat terjadi ketika ekspansi panas bumi melampaui
pengawasan.
Halmahera terletak di dalam zona
ekologi Wallacea, salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati paling unik
di bumi. Pengeboran panas bumi dapat mengganggu sistem air tanah yang mendukung
pertanian dan perikanan. Pembangunan jalan membuka hutan yang masih utuh untuk
penambangan lebih lanjut. Koridor transmisi memfragmentasi habitat. Begitu
tekanan-tekanan ini bertemu, pembalikan keadaan menjadi tidak mungkin.
Energi terbarukan mengurangi emisi
karbon. Namun, hal itu tidak menghilangkan biaya lingkungan. Di seluruh
Indonesia, proyek panas bumi telah memicu sengketa mengenai hak atas tanah,
kompensasi, dan distribusi manfaat ekonomi yang tidak merata. Masyarakat sering
kali menanggung risiko lingkungan terlebih dahulu sambil menunggu
bertahun-tahun untuk pertumbuhan yang dijanjikan.
Para pengamat juga mempertanyakan kecepatan
tender Telaga Ranu dan ruang lingkup konsultasi publik yang terbatas. Daerah
perbatasan jarang memiliki kapasitas regulasi yang setara dengan skala
investasi yang masuk. Transparansi dalam kondisi ini adalah perlindungan, bukan
prosedur.
Risiko politik dan ekologis bertemu
pada satu konsekuensi tunggal. Indonesia merusak integritasnya sendiri
sekaligus merusak lingkungannya sendiri.
Selama
beberapa dekade, Indonesia telah memposisikan diri sebagai pembela hak-hak
Palestina yang konsisten dan menolak untuk menjalin hubungan diplomatik dengan
Israel. Sikap tersebut merupakan bagian dari identitas internasionalnya.
Menyetujui proyek-proyek yang terkait dengan perusahaan-perusahaan yang
tertanam dalam sistem ekonomi Israel secara langsung bertentangan dengan
identitas tersebut. Hal itu menandakan bahwa prinsip politik dapat mengalah
demi investasi. Begitu sinyal itu dikirim, kredibilitas akan melemah.
Pada saat yang sama, biaya lingkungan
ditanggung oleh lahan dan masyarakat Indonesia. Halmahera menanggung risiko
industri baru. Hutan menghadapi fragmentasi lebih lanjut. Sistem air menghadapi
potensi kontaminasi. Penduduk setempat menanggung konsekuensinya terlebih
dahulu.
Ini bukan
pertukaran antara kebijakan luar negeri dan pembangunan. Ini adalah kerugian
ganda. Indonesia merusak konsistensi moral posisinya terhadap Palestina
sekaligus mengekspos pulau yang rapuh itu pada tekanan ekologis tambahan.
Integritas dan perlindungan lingkungan adalah aset strategis. Jika keduanya terkikis, kerusakannya akan meluas melampaui satu proyek. Pemerintah harus mencabut konsesi tersebut dan menyelaraskan kembali keputusan ekonominya dengan prinsip-prinsip yang telah dinyatakan. Melindungi Halmahera sekaligus melindungi kredibilitas Indonesia dan lingkungannya.
Tulisan ini pernah dimuat di middleeastmonitor.com
Media Sosial