Sumber: Dokumen pribadi.
Langit Halmahera Tengah siang itu tampak mendung, seolah turut menyimpan duka bumi yang terluka oleh geliat industri tambang nikel. Di antara jalan-jalan yang berdebu, diapit pohon-pohon yang meranggas karena debu tambang, rombongan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tiba dengan wajah serius dan langkah penuh makna.
Di tengah rombongan itu, berdiri
mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia periode
2011-2015, sekaligus tokoh hukum dan keadilan sosial, Busyro Muqoddas.
Kehadirannya di Maluku Utara
bukan sekadar kunjungan seremonial. Bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM)
Maluku Utara dan kader-kader muda Muhammadiyah, Busyro mengikuti rangkaian
Pelatihan Ideologi Kepemimpinan Nasional (PIKNAS) Muhammadiyah yang diadakan di
kampus Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Kota Ternate.
Namun yang menjadikan kunjungan
ini istimewa adalah misi moral ke Halmahera Tengah – melihat dari dekat
bagaimana tambang nikel mengubah wajah kampung, mengoyak tatanan sosial, dan
mencederai lingkungan hidup.
Siang itu, Busyro bersama
rombongan menyusuri jalan menuju Halmahera Tengah, sebuah wilayah yang kini
menjadi pusat industri nikel di Maluku Utara. Di sepanjang jalan, terlihat
jelas ironi pembangunan; gedung-gedung perusahaan menjulang, sementara
rumah-rumah warga lokal masih berdinding papan dan beratap seng tua.
Di satu titik, ketika memasuki
kawasan industri, rombongan berhenti di sebuah sungai yang kini telah berubah
warna kecoklatan, menjadi aliran endapan limbah tambang.
Salah satu warga lokal, Adlun Fikri,
yang ikut bersama rombongan menjelaskan bahwa sungai tersebut dulunya sangat
jernih dan biasa dimanfaatkan anak-anak untuk mandi, namun saat ini telah
tercemar.
"Dulu air sungai ini jernih,
anak-anak mandi disini. Sekarang, anak-anak sering gatal-gatal kalau mandi.
Kami tidak tahu harus mengadu ke siapa," ujar Adlun.
Busyro hanya terdiam sejenak, menatap sungai yang mengalir lambat dan berwarna kecoklatan. Lalu ia menengok ke arah langit yang mulai menurunkan rintik-rintik hujan, seakan mencari jawaban di balik awan kelabu.
Menggugat Pembangunan yang Tak
Berkeadilan
Kurang lebih 4 jam menelusuri
jalan yang berliku di jantung pulau Halmahera, rombongan akhirnya sampai di
desa Sagea. Sebuah desa yang menjadi sentra perlawanan terhadap industri nikel
di Halmahera.
Ketika sampai di Sagea, di sebuah
rumah warga, digelar diskusi singkat antara warga, aktivis lingkungan, dan
rombongan Muhammadiyah. Dengan disuguhi kelapa muda segar dan berbagai cemilan,
masyarakat setempat dan rombongan PP Muhammadiyah juga menggelar forum terbuka.
Dari obrolan itulah terungkap
berbagai persoalan: konflik lahan, pencemaran, relokasi paksa, hingga penurunan
drastis pendapatan nelayan dan petani. Tak sedikit pula warga yang mengaku
belum pernah diberi ruang suara dalam proses perizinan tambang yang berlangsung
sejak perusahaan beroperasi.
"Proses pembangunan tambang
ini tidak demokratis. Tidak ada partisipasi bermakna dari masyarakat adat. Apa
yang terjadi di sini adalah bentuk kolonialisme baru atas nama investasi,"
tegas Busyro dalam forum itu.
Sebagai tokoh yang dikenal tajam
dalam mengkritik relasi kuasa antara pemerintah dan korporasi, Busyro menyebut
bahwa praktik tambang di Halmahera Tengah adalah bentuk “ketimpangan
struktural” yang harus dilawan secara kolektif dan sistematis. “Ini bukan hanya
soal nikel dan uang. Ini tentang hak hidup, tentang keberlanjutan, tentang masa
depan generasi kita,” katanya lantang.
Muhammadiyah dan Visi Ekologis
Kunjungan Busyro dan PP
Muhammadiyah ke lokasi terdampak tambang menjadi bagian dari gerakan moral yang
telah lama digaungkan organisasi ini: Islam Berkemajuan untuk Keadilan Sosial
dan Ekologis. Dalam beberapa tahun terakhir, Muhammadiyah tidak hanya aktif
dalam isu pendidikan dan kesehatan, tetapi juga secara tegas menyuarakan
keprihatinan terhadap krisis ekologis, termasuk kerusakan hutan, pencemaran
laut, dan konflik agraria.
Dalam PIKNAS yang digelar sehari
sebelumnya di Ternate, tema keadilan ekologis dan keberlanjutan menjadi salah
satu bahasan utama. Di hadapan puluhan kader Muhammadiyah, Busyro menekankan
bahwa kepemimpinan dalam Muhammadiyah harus mampu merespons krisis iklim,
pencemaran, dan kehilangan keanekaragaman hayati – dengan pendekatan yang
berpihak pada rakyat kecil.
“Jangan hanya pintar berdakwah di
masjid. Kader Muhammadiyah harus hadir di tengah petani yang digusur, nelayan
yang kehilangan laut, dan anak-anak yang minum air beracun,” tegasnya disambut
tepuk tangan.
Perjalanan Busyro Muqoddas ke Halmahera
Tengah bukanlah kunjungan protokoler biasa. Itu adalah napak tilas nurani – sebuah
usaha menghubungkan nilai-nilai Islam, keadilan sosial, dan hak asasi manusia
dalam lanskap nyata yang luka.
Di tengah industri yang terus
menggeliat, di atas tanah yang terus dibor, dan langit yang semakin kelabu, ada
satu pesan yang tak bisa dihapus, “pembangunan yang mencederai kehidupan tidak
bisa disebut kemajuan.”
Dan dari tanah yang luka itu,
Muhammadiyah menunjukkan bahwa mereka tak hanya membangun sekolah dan rumah
sakit, tetapi juga menjaga martabat manusia dan bumi yang menjadi pijakannya. Ini
adalah kisah tentang tanah yang bersuara, tentang organisasi yang memilih
berdiri bersama rakyat, dan tentang masa depan Indonesia yang harus
dipertaruhkan untuk keadilan ekologis yang sejati.
Kunjungan itu mungkin hanya berlangsung
beberapa hari, tetapi jejaknya terasa kuat. Di hati warga yang terdampak, di
benak kader Muhammadiyah, dan di ruang publik yang mulai terbuka terhadap
kritik terhadap industri ekstraktif.
Media Sosial